POLITIK INDONESIA

A. MARKETING POLITIK & KOMUNIKASI POLITIK

1) MARKETING POLITIK

o Marketing Politik: adalah penjualan sebuah produk industri atau Interaksi yang dilakukan produsen dan konsumen yang menciptakan pasar politik yang masing-masing pihak memaksimalkan kepentingannya sendiri dan bahkan sebagian orang menganggap marketing politik sebagai bentuk dari Komersialisasi atau Amerikanisasi politik.

o Tujuan Marketing politik: Menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik, Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masingmasing ideologi partai (Dermody & Scullion, 2001)

o Marketing politik terdiri dari Produsen dan konsumen, sebagai produsen adalah partai-partai atau kontestan individu yg menjadi pihak yang penghasil produk politik seperti halnya dalam dunia bisnis, produk itu akan ditawarkan oleh masyarakat. Dipihak lain masyarakat disini adalah pihak yg menjadi konsumen politik yg menentukan dan memilih partai politik serta produk poltik, Interaksi yang dilakukan produsen dan konsumen inilah yang menciptakan pasar politik .

2) KOMUNIKASI POLITIK

o Pengertian Komunikasi Politik: proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

a) Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin communicatio, bersumber pada communis .communis sendiri adalah sama, dalam arti kata sama mana yaitu sama makna suatu hal.Secara terminologi komunikasi berarti proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.

b) Secara paradigmatis: proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik langsung secara lisa maupun tidak langsung melalui media(Effendy, 1992:5)

c) Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui struktur yang ada dalam sistem politik (Mas’oed dan Andrew, 1990:130)

o Fungsi komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan dan gagasan yang berembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan

o Tujuan Komunikasi politik :

a) Citra Politik

b) Opini Publik ( Pendapat Umum)

c) Partisipasi Politik & Pemilihan Umum

d) Strategi komunikasi politik

e) Keberadaan pemimpin politik

f) Merawat kekokohan dan memantapkan kelembagaan

g) Menciptakan kebersamaan

h) Negosiasi

i) Membangun konsensus

I. RESUME 5 POIN PENTING DARI 1 REFERENSI

Pengarang : Afan Gaffar

Judul Buku : POLITIK INDONESIA

Transisi Menuju Demokrasi

Penerbit : Pustaka Pelajar Yogyakarta

1. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan

· Political franchise yang menyeluruh

· Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator

· Dengan maklumat presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya

· Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen.

· Parati-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat

2. Karakteristik Perpolitikan Pada Era Demokrasi Terpimpin

· Mengaburnya sistem kepartaian

· Dengan terbentuknya DPR-GR, Peranan lembaga legislatif dalam sistem politi nasional menjadi sedemikian lemah.

· Basic human rights menjadi sangat lemah

· Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers

· Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah

3. Karakteristik Politik Orde Baru

Tiga puluh tahun pemerintahan orde baru ditandai oleh beberapa karakteristik politik yang utama dari pemerintahan Indonesia Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yakni diantaranya:

· Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan

· Rendahnya kesetaraan di antara Lembaga Tinggi Negara

· Rekruitmen politik yang tertutup

· Birokrasi sebagai Instrumen kekuasan

· Kebijakan publik yang tidak transparan

· Sentralisasi

· Implementasi HAM yang masih rendah

4. Reformasi Politik

Postur pemerintahan yang diharapkan sebagai dari reformasi adalah sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebuah pemerintahan yang demokratik, yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial dimasa-masa mendatang.

Melalui tulisan diusulkan sejumlah langkah reformasi sebagai berikut:

· Pembatasan masa jabatan presiden

· Redefinisi fungsi dan rekruietmen MPR

· Kesetaraan di antara lembaga tinggi negara

· Rekruitmen politik yang terbuka

· Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

· Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

· Implementasi HAM dengan lebih jelas dan konkret

5. Politik Masa Transisi Menuju Demokrasi Politik Indonesia

Politik Indonesia masa transisi merupakan politik yang muncul karena euphoria, masyarakat pada umumnya merasa boleh melakukan apa saja karena terbebas dari belenggu kekuasaan yang di bawah rezim pemerintahan soeharto. Tentu saja, implikasinya luas sekali, baik untuk masa transisi itu sendiri maupun yang akan datang.

II. 5 POIN SISTEM PERSOALAN KONTEKS PRAKTEK POLITIK INDONESIA

1. Kecendrungan Patronage

Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual antara dua individu, yaitu si patron dan si client, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya. Si patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, atau kasih sayang bahkan juga berupa materi sedangkan clien berupa tenaga, dukungan dan loyalitas.

2. Hirarki yang tegar

Masyarakat jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis, stratifikasi sosial buan didasarkan atas atribut sosial yang bersifat materialistik, tetapi lebih pada akses kekuasaan.

3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik

Weber menyatakan, bahwa negara patriomonialistik memiliki karakteristik yang menyolok. Pertama kecenderungan mempertukaran sumber daya yang dimiliki penguasa kepada teman-temannya. Kedua, kebijaksanaan sering kali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. Ketiga, rule of law. Keempat, kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan mana kepentingan umum dan kepentingan publik.

4. Sosialisasi politik, tidak memunculkan civil society

Proses sosialisasi politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan civil society. Yaitu, suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-lebihan

5. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan

Perjalanan politik Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang efektif yang dibangun oleh rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada, dan inilah salah satu akibat dari praktek politik.

III. 3 TEORI TENTANG POLITIK INDONESIA

1. Teori tentang budaya politik;

Merupakan salah satu teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik, teori tentang sistem politik diajukan oleh David Easton, yang kemudian dikembangkan oleh Gabriel Almond.

Budaya politik, kata Almond dan Verba, merupakan sikap individu terhadapsistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain dari pada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat cognitive, affective dan evaluative.

2. Teori Elit Politik

Teori Elit politik lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom) dan Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog C. Wright Mills

Teori elit politik adalah teori yang menegaskan bahwa ia-lah yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang mencakup:

a) Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karena menduduki posisi untuk memerintah

b) Sejumlah besar massa yang ditakdir untuk diperintah

Pada mulanya teori ini diperuntukkan untuk Eropa Barat dan Tengah sebagai ritik terhadap demokrasi dan sosialisme, tapi oleh sejumlah ilmuwan Amerika diserap dengan baik untuk menjelaskan proses-prosespolitik yang yang ada di negara mereka dan negara demokratis lainnya, terlebih lagi Indonesia.

3. Teori Demokrasi

Menurut Schumpeter, demokrasi ada dalam situasi kompetitif, terbuka bagi keinginan publik, dengan apa individu mendapatkan kesempatan untuk membuat keputusan-keputusan. Keinginan rakyat adalah hasil dan bukannya dorongan kekuasaan dari proses politik itu.

4. Teori Kekuasaan Negara

Teori kekuasaan Negara penekanan utamanya pada perkembangan kkekuatan militer yang efektif oleh negara, pertama kali didengungkan oleh di Jerman pada abad ke-19 oleh para sejarawan seperti Heinrich Von Treitschke dan para filosof seperti Friedrich Nietzsche dan juga didukung oleh beberapa penulis disana pada abad ke-20

5. Teori Komunikasi

Sejumlah penulis khususnya Karl W. Deutsch, telah mengembangkan suatu pendekatan dalam analisa politik dengan berdasar pada teori komunikasi dan sibernetika. Teori komunikasi tersebut, memandang tugas pemerintah dan politik dalam artian suatu proses pengendalian dan pengkoordinasian usaha-usaha manusia demi tercapainya serangkaian tujuan.